Page 6 of 10
1 4 5 6 7 8 10

Indonesia: Apakah ‘panggilan jiwa’ guru bisa memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah?

Asia/Indonesia/diciembre del 2017/https://theconversation.com/

 

Setelah beberapa dasawarsa, 89% anak-anak Indonesia bersekolah. Tapi dari angka tersebut, hanya sedikit yang benar-benar belajar. Dari hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) pada 2016, hanya 1% siswa Indonesia yang memiliki kemampuan baik dalam bidang sains. Ranking Indonesia pada PISA juga masih bertahan di tingkat 10 terbawah.

Maka, sejalan dengan tren global baru-baru ini dalam bidang pendidikan, Indonesia harus meningkatkan pembelajaran sebagai tujuan pendidikan, selain meningkatkan angka partisipasi sekolah. Bagaimana caranya?

Penelitian di Amerika Latin dan Karibia menunjukkan bahwa guru adalah kunci untuk memperbaiki pembelajaran. Pengetahuan, tindakan, dan perhatian guru menyumbang 30% kesuksesan pembelajaran siswa. Terkait guru, wawancara kami dengan pembuat kebijakan pendidikan di tingkat nasional menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengalokasikan 52% dari anggaran pendidikan 2017 untuk para guru.

Meski demikian, besarnya porsi anggaran untuk guru belum diikuti oleh perbaikan kinerja mereka. Demikian pula mutu pembelajaran siswa. Apa yang salah?

Kami telah melakukan studi diagnosis, yang merupakan bagian awal dari Research on Improving Systems of Education (RISE). Kami menganalisis sejumlah dokumen kebijakan pendidikan dan mewawancarai pemangku kepentingan bidang pendidikan, seperti pembuat kebijakan, pakar, dan guru. Kami mendapati bahwa “panggilan jiwa” adalah karakteristik yang diyakini harus dimiliki para guru di Indonesia. Kualitas ini secara umum dianggap dapat membantu memperbaiki kualitas pengajaran dan meningkatkan pembelajaran.

Kami mempelajari konsep “panggilan jiwa” untuk menggali apakah benar ada hubungan antara panggilan jiwa dengan mutu pengajaran, dan apakah pemerintah Indonesia memiliki panduan yang jelas dalam mengukur panggilan jiwa.

Panggilan jiwa guru dan kaitannya dengan pembelajaran siswa

Suatu penelitian tentang mutu guru mengungkapkan bahwa “passion” (panggilan jiwa) merupakan pembeda antara guru yang sangat bagus atau guru ahli dengan yang medioker atau biasa-biasa saja. Guru ahli akan memberi perhatian lebih terhadap cara siswa mendapatkan pengetahuan dan cara mereka berinteraksi dengan para siswa. Perasaan dan emosi para guru ahli terkait erat dengan rasa tanggung jawab untuk mencapai keberhasilan dalam tugasnya. “Panggilan jiwa” ini diwujudkan dalam kecintaan mereka pada pengetahuan (yang lalu diajarkan kepada murid) atau pada keinginan untuk menggali potensi murid.

Dalam tataran konsep, makna panggilan jiwa dalam konteks Indonesia sama dengan konsep yang diajukan para cendekiawan bidang pendidikan. Menurut narasumber kami (pembuat kebijakan, pakar, dan kepala sekolah) panggilan jiwa adalah dorongan dari dalam diri guru untuk terus mengembangkan kemampuan dan metode pengajaran. Perbaikan kemampuan mengajar yang terus menerus, menurut Patrick, Hisley, dan Kempler, bukan hanya bermanfaat bagi guru tapi juga bagi murid.

Namun, jika tidak dikelola dengan baik, panggilan jiwa dapat berdampak negatif pada guru, seperti kejenuhan. Selain itu, meski beberapa studi telah berupaya mencari kaitan antara panggilan jiwa guru dan pembelajaran murid, penelitian empiris tentang panggilan jiwa guru masih sedikit dan para cendekiawan sendiri belum bersepakat mengenai “teori panggilan jiwa”.

Jika panggilan jiwa adalah kunci bagi pengajaran yang bermutu, tapi tidak ada teori yang mapan tentang panggilan jiwa, maka bagaimana kita bisa mengidentifikasi dan mengukur panggilan jiwa pada guru?


Baca juga: Yang harus dilakukan untuk meningkatkan tingkat literasi Indonesia


Bagaimana mengidentifikasi panggilan jiwa

Sebagian orang melihat “passion” tercermin pada antusiasme guru dalam mengajar. Pandangan lain mengartikannya sebagai komitmen pada profesi dan dedikasi untuk pembelajaran murid. Di Indonesia, “passion” didefinisikan sebagai panggilan jiwa sebagaimana tercantum Undang-Undang Guru dan Dosen.

Sejalan dengan meningkatnya ketertarikan pencari kerja pada profesi guru, bagaimana pemerintah Indonesia memastikan bahwa guru-guru baru memiliki panggilan jiwa seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Guru?

Sayangnya, kami menemukan bahwa pemerintah belum memiliki panduan yang jelas tentang bagaimana panggilan jiwa diidentifikasi atau diukur selama pendidikan keguruan, proses rekrutmen, atau dalam kegiatan pengembangan profesi guru di Indonesia.

Panggilan jiwa: dibina atau bawaan?

Studi-studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa ketertarikan pada profesi guru meningkat sejak gaji guru—paling tidak yang berstatus pegawai negeri—naik. Dengan demikian, motivasi calon mahasiswa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) mungkin saja tidak murni karena keinginan untuk menjadi guru, atau karena adanya panggilan jiwa, tapi karena gaji guru yang relatif menggiurkan.

Para narasumber kami menyebutkan bahwa ketiadaan panggilan jiwa pada guru, mungkin akan merugikan pembelajaran siswa. Guru semacam itu akan sekadar mengikuti arahan sekolah atau pemerintah tanpa peduli dengan kebutuhan siswa yang sebenarnya.

Maka, penting bagi LPTK dan lembaga terkait lainnya untuk membangun sebuah sistem yang mampu mengidentifikasi para calon guru yang memiliki panggilan jiwa dari deretan pendaftar. Kemudian, panggilan jiwa tersebut terus dipupuk sejalan dengan karier mereka.

Mengutip seorang cendekiawan pendidikan, John Hattie, pemerintah harus “berfokus untuk … mengidentifikasi, menghargai, dan mendorong guru-guru yang luar biasa, di mana pun mereka berada”. Meningkatkan ketertarikan pada profesi guru serta memastikan calon guru sungguh-sungguh memiliki panggilan jiwa sama pentingnya dengan memupuk dan memelihara panggilan jiwa pada guru. Maka upaya-upaya tersebut harus koheren dan berkesinambungan.

Yang menarik, salah satu narasumber kami, seorang kepala sekolah, beranggapan bahwa sistem pendidikan keguruan yang lama, Sekolah Pendidikan Guru (SPG), mencetak guru-guru yang lebih baik dibanding sistem yang sekarang berjalan. Menurut dia, dibandingkan sistem pendidikan guru saat ini, yang mensyaratkan perkuliahan selama empat tahun, SPG memberikan lebih banyak pengalaman mengajar di kelas. Selama periode tersebut, antusiasme para calon guru dipupuk oleh para mentor.

Banyak sumber yang mendukung gagasan bahwa panggilan jiwa penting dalam memperbaiki mutu guru. Tapi, penting untuk dicatat bahwa kami tidak menganggap panggilan jiwa sebagai obat bagi segala permasalahan dalam memperbaiki mutu guru. Guru yang memiliki panggilan jiwa tetap membutuhkan sistem yang mendukung, seperti insentif yang layakpersiapan yang cukup dalam menghadapi tuntutan profesi yang tinggiakses pada jaringan guru dan pengembangan profesi, dan juga rekan sejawat dan para mentor yang juga memiliki panggilan jiwa.

Tersedianya sistem pendukung tidak hanya akan menarik calon-calon guru terbaik yang memiliki panggilan jiwa, tapi juga akan meningkatkan kualitas para guru. Pada akhirnya, sistem pendukung ini tak hanya bermanfaat bagi para guru, tapi juga bagi kemajuan pembelajaran para siswa.

Fuente: https://theconversation.com/apakah-panggilan-jiwa-guru-bisa-memperbaiki-kualitas-pembelajaran-di-sekolah-87727

Fuente imagen: https://lh3.googleusercontent.com/_XQnb-2ABd7as1clhs6_O4ddOVXl_ngyWgdYck9VTLBlGi5-L4rErKzGVLogUjTpAQNGKWc=s170

Comparte este contenido:

IDONESIA: Membuka pintu pendidikan lebih lebar bagi siswa difabel di Indonesia

Asia/ Indonesia/Diciembre del 2017/https://theconversation.com/

Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap 3 Desember bukan hanya untuk mendukung penyandang disabilitas tapi juga hari untuk mengambil tindakan demi memastikan warga difabel mendapatkan haknya. Sebuah kolaborasi Indonesia-Australia meninjau apakah lembaga pendidikan di Indonesia, termasuk lembaga pendidikan Islam, membuka pintunya bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah Indonesia telah berupaya mempromosikan pendidikan yang inklusif dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Tetapi, siswa difabel membutuhkan komitmen lebih dari pemerintah dan masyarakatdemi kesetaraan dan partisipasi penyandang disabilitas.

Kemajuan dalam hal akses dan inklusi

Hak penyandang disabilitas tercantum dalam Konvensi PBB tentang Hak bagi Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut pada 2011 dan mengesahkan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas pada 2016. Pemerintah dan masyarakat juga telah berupaya untuk mempromosikan inklusi penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan.

Halangan-halangan masuk sekolah dan melanjutkan ke universitas juga telah dievaluasi. Ini termasuk upaya mengubah rancangan gedung sekolah agar mengakomodasi lajur khusus untuk kursi roda (ramp) untuk masuk ruang kelas. Kurikulum di sekolah umum dan sekolah Islam juga telah diubah demi meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas di sekolah.

Perbaikan juga terjadi di luar sektor pendidikan. Sejumlah pemerintah daerah juga dilaporkan telah memulai perencanaan pembangunan yang inklusif untuk membangun infrastruktur yang bisa diakses orang difabel.

Masih banyak yang harus dikerjakan, tapi telah ada dukungan sungguh-sungguh untuk inklusi penyandang disabilitas di seluruh Indonesia.

Konferensi keragaman dan inklusi disabilitas

Dua lembaga Australia, Institute for Religion, Politics and Society di Australian Catholic University, dan Institute for Culture and Society di University of Western Sydney, telah bekerja sama dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta sejak 2016. Kemitraan ini bertujuan menumbuhkan sikap dan kebijakan yang inklusif di lembaga pendidikan tinggi Islam, madrasah dan pesantren.

Konferensi bertajuk Keragaman dan Inklusi Disabilitas di Masyarakat Muslim: Pengalaman di Negara-negara Asia adalah hasil dari kemitraan ini. Konferensi ini didukung oleh UIN Jakarta dan inisiatif pemerintah Australia, Program Peduli, yang dikelola The Asia Foundation.

Perhatian dari seluruh Indonesia mengenai isu ini cukup besar. Para pembicara termasuk akademisi, aktivis disabilitas dan masyarakat sipil. Konferensi ini mempertemukan cendekiawan dari berbagai disiplin, termasuk pendidikan, pekerjaan sosial, psikologi, hukum, studi kebijakan, dan studi agama. Maka pendekatan antardisiplin terasa kental dalam diskusi dua hari tersebut.

Isu-isu yang dipaparkan dalam konferensi termasuk diskriminasi yang masih terjadi, persepsi masyarakat yang negatif mengenai disabilitas, dan kebijakan yang diskriminatif. Konferensi juga menampilkan temuan para peneliti berkait praktik-praktik inklusi di tingkat komunitas. Isu penting yang didapati dari 52 makalah adalah kurangnya inklusi di bidang pendidikan.

Konferensi memilih fokus inklusi di lembaga pendidikan Islam dan ini memang disengaja. Pendidikan bermutu tinggi bagi penyandang disabilitas penting untuk memastikan mereka mendapat kesempatan kerja di masa depan. Perundangan-undangan di Indonesia memandatkan perusahaan untuk memberi kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas berdasar prinsip non-diskriminasi. Pendidikan menjadi fondasi dari kesempatan kerja yang baik.

Manfaat pendidikan inklusif

Pendidikan inklusif merupakan dasar dari perkembangan kemampuan dan kapasitas penyandang disabilitas sehingga bisa bersaing dan dihargai di dunia kerja. Inklusi penyandang disabilitas di pendidikan tinggi mendorong sikap positif di komunitas terhadap penyandang disabilitas, partisipasi, dan inklusi sosial.

Pembahasan yang muncul dalam konferensi internasional memperlihatkan bagaimana disabilitas dan keragaman bisa menjadi jalan penting menuju menghargai perbedaan. Inklusi disabilitas mendorong dialog dan pembelajaran, memperluas pemahaman sosial akan hak, keadilan, dan praktik tanpa diskriminasi.

Disabilitas dan pendidikan Islam

Kolaborasi antara ilmuwan Australia dan Indonesia menelaah inklusi disabilitas di lembaga pendidikan Islam seperti di pesantren, madrasah, dan universitas Islam. Para akademisi juga menelaah pengajaran Islam, dari ayat Quran dan Hadis, berkenaan dengan praktik inklusif.

Para peneliti dan aktivis disabilitas Muslim di konferensi membahas kunci-kunci dalam pengajaran Islam yang mendorong inklusi, rasa hormat, dan martabat. Para penyaji makalah membahas dukungan positif untuk perbedaan dan keragaman dalam ajaran Islam. Ini termasuk peran iman yang mendukung pemenuhan hak dalam tindakan sehari-hari.

Isu inti yang juga diungkapkan di konferensi adalah mayoritas penyandang disabilitas di Indonesia tinggal di perdesaan. Ini tantangan sebab madrasah dan pesantren di perdesaan biasanya kurang dalam fasilitas dan sumber daya. Jarang ada pesantren atau madrasah yang memiliki fasilitas untuk penyandang disabilitas.

Konferensi ini memfasilitasi berbagi gagasan, pengetahuan, dan keahlian dari seluruh Indonesia. Para aktivis mengungkapkan pengalaman mereka dan menunjukkan cara baru untuk mewujudkan inklusi disabilitas di Indonesia. Gabungan antara pengalaman pribadi dan riset menekankan pentingnya kebijakan pemerintah dalam memperluas inklusi penyandang disabilitas, terutama di bidang pendidikan. Para pembicara dan peserta konferensi menekankan dengan inklusi pendidikan maka sikap masyarakat terhadap disabilitas bisa lebih positif.

Peserta konferensi menyetujui kolaborasi penting ini harus dilanjutkan. Rencana untuk kolaborasi lebih jauh bahkan telah mulai dibicarakan. Komitmen bersama antara aktivis dan akademisi, yang didorong aspirasi para penyandang disabilitas, akan melempangkan jalan ke perubahan kebijakan. Konferensi ini berakhir dengan dibentuknya Jaringan Riset Disabilitas Australia-Indonesia untuk membangun momentum demi perubahan sosial.

Fuente: https://theconversation.com/membuka-pintu-pendidikan-lebih-lebar-bagi-siswa-difabel-di-indonesia-88262

Fuente Imagen:

https://lh3.googleusercontent.com/iWZ7BxcAOnWrTaPJASR5Ax5_i0rnr3L9DRsah_MffGJ8RY5YVxOJPHP0yXjT1cFypiKpSg=s129

 

Comparte este contenido:

El matrimonio infantil sigue siendo un grave problema en Indonesia

Por: Agencia Anadolu

Actualmente, una de cada siete niñas contrae matrimonio en Indonesia antes de llegar a los 18 años.

A la edad de 14 años, Ika (quién decidió no dar su nombre verdadero), se casó y ahora, con 18 años, es madre de un niño y una niña.

“A mis padres les asustaba que yo cayera en el adulterio así que el matrimonio era visto como una forma de evitar que eso sucediera. Yo nunca dejaría que mi hija se casara a tan corta edad, eso me dolería. Quiero que ella estudie y reciba educación”, le dijo Ika a la Agencia Anadolu en una visita a la aldea de Ancolmekar en Java Occidental.

El matrimonio infantil es un tema serio en Indonesia, el séptimo país en el mundo que presenta los mayores números de matrimonios de este tipo. Se estima que una de cada cada siete niñas contrae matrimonio en ese país antes de llegar a los 18 años, la edad recomendada para casarse según las organizaciones internacionales de derechos humanos.

La pobreza, falta de educación y, hasta cierto punto, las normas culturales, son algunos de los factores que contribuyen a la prevalencia del matrimonio infantil en Indonesia. De acuerdo con un estudio liderado por la Agencia de Estadísticas de Indonesia y la Unicef, el 30,5% de las niñas en Java Occidental están comprometidas. El estudio cubrió el periodo del 2010 al 2015.

Ika junto con otras docenas de mujeres y niñas, hacen parte de un encuentro bimensual organizado por Bale Istri, que significa “la sala de las esposas”. El encuentro informal fue impulsado en sus inicios por el Instituto Sapa, una plataforma de comunicación y educaciónpara mujeres respaldada por el Gobierno local, en 2007.

En su décimo año, Bale Istri es auto sostenible, ofrece con regularidad discusiones, reuniones y sesiones de terapia abiertas a todos sus miembros. Una vez al mes, se reúnen para leer el Corán, escogiendo versos específicos para empoderar a las mujeres.

“Las actividades que se realizan en Bale Istri son dirigidas a todas las mujeres, tanto para madres, como para jóvenes y niñas que aún no se han casado. El matrimonio infantil es una cadena que se tiene que romper y aquí, los padres aún son los actores que toman las decisiones en la casa, así que esperamos influenciarlos y hacerlos cambiar de parecer”, le dijo a la Agencia Anadolu Dindin Syaripudin, coordinador del programa en el Instituto Sapa.

Igualdad de género para generar un cambio

Una de las agendas que tiene Bale Istri es mantener las discusiones abiertas acerca de la igualdad de género esperando que así se puedan reducir los casos de violencia que viven las mujeres a nivel local, incluyendo en este punto, el matrimonio infantil.

Dindin no duda en ponerle la etiqueta de víctimas a las novias jóvenes. Dice que en efecto, ellas son víctimas en la medida en la que les quitan múltiples derechos cuando son obligadas a contraer matrimonio.

“Muchas de ellas han tenido que dejar sus estudios desde la secundaria, tampoco pueden disfrutar de su niñez como lo merecen”, explicó Dindin.

Muchos residentes locales comparten ese mismo pensamiento y llevan a cabo sus protestas de manera personal en contra del matrimonio infantil.

 

 Ruslan, un oficiante de matrimonio en la aldea, se rehúsa completamente a solemnizar algunas uniones. Ruslan es firme en su obligación de supervisar que la novia y el novio sean mayores de edad.

“Moralmente no me siento bien, así que termino rechazando a las parejas adolescentes que se quieren casar. Por supuesto, recibo una multa por esto. Otro oficial puede hacer la ceremonia para ellos”.

Se cree que detrás del matrimonio infantil hay varios problemas sociales como violencia doméstica, altas tasas de mortalidad tanto en madres como en niños, divorcio e incluso tráfico humano. De acuerdo con la Ley de 1974 de Matrimonio en Indonesia, es legal que las niñas que tengan de 16 años en adelante se casen, aunque en el caso de los hombres, deben tener mínimo 19 años. Esto va en contra de la ley de protección a la infancia del 2002, la cual define que un niño es considerado tal hasta haber cumplido los 18 años.

Enfoque en cinco provincias

Un programa del Ministerio del Empoderamiento de Mujeres y Protección a la Infancia (PPPA) hizo a principios de noviembre un llamado para poner fin a la práctica del matrimonio infantil.

El programa, denominado “Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak” está enfocado en cinco provincias (Islas menores de la Sonda occidentales, Java Occidental, Java Central, Java Oriental y Célebes Meridional) en donde se encontraron las mayores cifras referentes a las novias niñas.

La idea es ambiciosa. Busca cambiar la mentalidad del público y resaltar las penurias a las que una novia niña se debe enfrentar de por vida.

“Estamos llegando a la raíz del problema al querer poner fin al matrimonio infantil. Únicamente después de esto, podremos tratar de reducir la tasa de mortalidad en madres y niños, mejorar la calidad de la educación y el índice de desarrollo humano”, le dijo a la Agencia Anadolu Lenny Rosalin, viceministra para el crecimiento infantil del PPPA.

De acuerdo con la Unicef, ponerle fin al matrimonio infantil sigue siendo una tarea para Indonesia como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. Ellos creen que la educación es una estrategia que ha probado ser exitosa en cuanto a la reducción del número de matrimonios infantil a nivel global.

“Apoyar a las niñas para completar sus estudios de secundaria ha comprobado ser un factor importante en el esfuerzo de prevenir el matrimonio infantil”, dijo Emilie Minnick, especialista de protección infantil en Unicef Indonesia.

“La educación secundaria contribuye a brindarle a las niñas el conocimiento y habilidades que necesitan para evaluar decisiones importantes, así como incrementar oportunidades de empleo, lo cual podría ayudar a reducir la pobreza”.

Además de esto, la Unicef también emprende iniciativas para poner fin al matrimonio infantil al involucrar directamente a los jóvenes en tales esfuerzos y en asegurar su participación en temas que los afectan a ellos.

En las últimas tres décadas, Indonesia notó una disminución de más del doble en la prevalencia del matrimonio infantil.

Sin embargo, reportes de la Unicef-BPS evidenciaron que la tendencia se ha visto estancada y que los números únicamente han disminuido en un 7% en los últimos siete años. Actualmente, las cifras de matrimonios infantiles en Indonesia siguen siendo unas de las más altas en la región Oriental de Asia y del Pacífico.

Fuente: http://www.semana.com/educacion/articulo/el-matrimonio-infantil-sigue-siendo-un-grave-problema-en-indonesia/548667

Comparte este contenido:

Private Sector to Help Drive Indonesia’s Public Education Overhaul: F&E Group

Indonesia/September 26, 2017/Source: http://jakartaglobe.id

Indonesia’s education sector will receive a big boost from a more robust involvement from the private sector to complement existing government efforts to improve the quality of public education in Southeast Asia’s largest economy.

F&E Group unveiled a comprehensive plan to inject investment into the public education sector in the country ahead of its Global Educational Supplies and Solutions Indonesia (GESS Indonesia) event, which will take place on Sept. 27-29 at the Jakarta Convention Center.

«Our research shows that Indonesia has already made tremendous strides in improving access to basic education over the past two decades. Efforts are now being made to improve quality, but will need more private sector initiatives to support ongoing government programs aimed at improving teacher performance, as well as student learning experiences and skills that will help them become active contributors to Indonesia’s economy,» F&E Group project director Matt Thompson said in a statement.

According to a United Nations Population Fund report, Indonesia will have 65 million young people joining the workforce by 2035, as the education system is largely expected to give them the requisite skills to become employable.

The report prompted action from the Ministry of Education and Culture, which said the government is currently trying to local empower students to be capable of competing for jobs in Indonesia, or anywhere in the world.

«We are constantly reviewing our policies and programs to ensure no one is left behind, and each student is given the right education to be competent and competitive enough,» said Ananto Kusuma Seta, the Education Ministry’s special adviser for innovation and competitiveness.

Digital Education Market

With policy reforms designed to create a more accessible and responsive education system in the country, the government will also aim to reach its goal of raising the annual per capita income from $3500 in 2011 to $14,250 by 2025 through crucial technology adaptations as smartphone penetration in Indonesia is forecast to reach 100 million users in 2018.

To meet these demands, Indosat’s Ooredoo pledged $1 million in 2015 to enhance digital education aimed at providing cloud-based interactive classroom materials, tablets to schools in five provinces across the country and training teachers to possess necessary IT skills.

On the other hand, educational tech start-ups are also sprouting in Indonesia to help address the flourishing digital education market, like HarukaEdu, ArsaKids, KelasX, Cakra, Rabbit Hole, Generasi Cerdas, Youth Manual and Mediafon.

The GESS exhibition is expected to see more than 100 education suppliers and brands from across the globe showcase a wide range of products and solutions geared towards Indonesia’s education market.

These products include cutting-edge digital tools and software aimed at improving the teaching and learning experience in classrooms.

«In addition, we will also have a pavilion dedicated to start-ups as a way of supporting the private sector’s initiatives in implementing programs that hope to complement the government’s ongoing efforts to improve the quality of education in Indonesia,» Thompson said.

GESS Indonesia’s admission is free for education professionals and will consist of over 100 sessions, workshops and presentations covering a variety of topics and themes addressing opportunities and challenges in Indonesia’s education sector.

Source:

http://jakartaglobe.id/news/private-sector-help-drive-indonesias-public-education-overhaul-fe-group/

 

Comparte este contenido:

Una escuela creada por refugiados afganos alivia su larga espera en Indonesia

Indonesia/31 agosto 2017/Fuente: El Diario

  • 5.000 refugiados afganos de la etnia hazara viven Cisarua (Indonesia) en un limbo legal a la espera de ser reubicados en otro país.
  • Un refugiado hazara decidió montar un colegio en la localidad para apoyar a los adultos y niños mientras esperan que sus solicitudes se resuelvan.
  • Indonesia no está adherida a la Convención de Ginebra de 1951, por lo que los refugiados solo pueden solicitar el reasentamiento con Acnur, un proceso que puede demorarse varios años.

Despunta la mañana en la tranquila localidad de Cisarua, ubicada en una región montañosa conocida como Puncak, unos 70 kilómetros al sur de Yakarta (Indonesia). La familia Sulthani prepara un sencillo pero copioso desayuno a base de huevos, yogur casero y naan (pan afgano) recién horneado.

Sentados en el comedor de la casa que alquilaron hace dos años y ocho meses, cuentan su historia mientras comparten una taza de té. Los Sulthani, junto con sus dos hijos de cinco y nueve años, decidieron huir de Afganistán debido al clima de inseguridad permanente que se vive en el país centroasiático. Son afganos hazara, una minoría étnica chií que forma cerca del 20% de la población total del país.

Sus rasgos asiáticos y su dialecto del persa, distinto al pastún, les convierten en un blanco fácil para estos grupos armados que perpetran atentados contra civiles hazara tanto en territorio afgano como paquistaní. Ante esta situación de violencia permanente y la falta de vías legales y seguras, muchas familias han optado en los últimos años por huir recurriendo a los servicios de los traficantes de personas en dirección a Europa, Estados Unidos o Australia. 

Sin más ayuda que los ahorros «de toda una vida»

Miles de ellos siguen esperando una nueva vida en Cisarua, donde han logrado poner en marcha su propia escuela. Es el caso de los Sulthani. Cuentan que pagaron 6.000 dólares por cada adulto y 3.000 por cada menor de la familia para poder salir de Afganistán. Eran, dicen, los ahorros «de toda una vida» de duro trabajo. Los contrabandistas, tal y como relata la familia afgana, se encargan de comprar los billetes de avión, falsificar los pasaportes y «sobornar» a los agentes de inmigración de los países donde los refugiados deberán hacer escala.

La familia voló primero a India, luego a Singapur y finalmente a Yakarta, donde a su llegada, aseguran, les esperaba un individuo que «se saltó» los trámites de inmigración y les confiscó el pasaporte. Una vez dentro del país, indocumentados y sin permiso para permanecer legalmente en Indonesia, los refugiados dependen de sus propios medios para sobrevivir.

Los Sulthani se desplazaron hasta Cisarua pocos días después de su llegada, cuando un familiar les informó de que había otros hazara en dicha localidad. Muchos de los solicitantes de protección internacional que llegan a Indonesia reciben la ayuda económica de familiares que ya se encuentran reubicados en otros países, principalmente Australia. Con dichas ayudas y, en algunos casos con los ahorros de toda una vida, pueden costearse el alquiler y la comida para toda la familia.

Atrapados en un limbo legal

En los últimos años, tras el endurecimiento de las leyes migratorias en Australia, la ruta asiática se ha convertido en una opción muy arriesgada para los solicitantes de asilo que intentan acceder al país de forma irregular. Todos los barcos con migrantes indocumentados son interceptados por la Marina australiana, que tiene instrucciones de trasladar a todos los pasajeros a centros de detención como los de las islas de Nauru, al noreste de Australia, y Manus, en Papúa Nueva Guinea.

La precarias e inhumanas condiciones de los refugiados y migrantes en dichos centros han sido denunciadas en numerosas ocasiones por grupos de defensa de los derechos humanos, que exigen su cierre inmediato. Según informaciones recientes, el centro de Manus cerrará sus puertas a finales de 2017.

Ante la dificultad de la actual situación, muchos refugiados se ven obligados a permanecer en Indonesia, donde no tienen opción de solicitar un permiso de residencia ni de realizar ningún tipo de trabajo remunerado. Indonesia no está adherida a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, por lo que ningún ciudadano extranjero que se encuentre en su territorio puede solicitar el estatus de refugiado.

La larga espera en las calles de Yakarta de los solicitantes de asilo

Niños afganos y una niña de Etiopía juegan mientras un adulto afgano observa en una calle adyacente a la oficina de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el centro de la capital, donde algunos de los 14.000 solicitantes de asilo que viven en Indonesia acampan y esperan el proceso que determinará si son aceptados como refugiados en un tercer país. EFE

Así, la única opción que les queda a estas personas es solicitar su carné de refugiadas en la oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que actúa de forma independiente –al margen del Gobierno indonesio–, y se encarga de tramitar las solicitudes de reasentamiento de los refugiados que deciden emprender el lento y farragoso proceso legal que les permite abandonar finalmente Indonesia. También colabora en el proceso la Organización Internacional para la Migraciones (OIM).

Los matrimonios con hijos que ya cuentan con familiares en su país de destino deseado son los primeros de la lista durante el proceso de solicitud de reasentamiento a través de ACNUR y la OIM. Los hombres solteros y jóvenes lo tienen mucho más complicado, pues su solicitud puede tardar años en tramitarse.

A mediados de agosto, la agencia Efe informaba de que d ecenas de solicitantes de asilo estaban acampados en la calle en precarias condiciones cerca de la oficina del ACNUR en Yakarta. Un total de  14.000 personas, según la agencia, esperan para ser reconocidas como refugiadas en Indonesia. Para muchos de ellos, la larga espera se convierte en un peso difícil de sobrellevar. El tedio y el desánimo hacen mella a medida que pasan los meses y los años.

Un refugiado crea una escuela para mitigar la espera

Fue este sentimiento de frustración el que llevó a Muzafar Ali, un refugiado hazara, a emprender una iniciativa que cambiaría las vidas de los cerca de 5.000 solicitantes de asilo que viven en Cisarua. «No tenemos estatus legal, no podemos trabajar, pero eso no significa que no podamos socializar, que no podamos estudiar o que no podamos educar», asegura Ali en declaraciones a la webAustraliaplus.

Con la ayuda de otros refugiados y de un grupo de activistas australianos, Ali fundó el Cisarua Refugee Learning Center (CRLC) en 2014. El objetivo, comentan, estaba claro: crear un espacio donde tanto niños como adultos pudieran aprender y sentirse útiles, dejando de lado por unas horas el tedio y la desesperanza habituales. Las familias hazara se involucraron rápidamente en el proyecto, diseñando entre todos el calendario escolar y participando de todas las actividades que se realizaban en el centro.

El colegio para refugiados de Cisarua.
El edificio que alberga el colegio para refugiados de Cisarua. THE CISARUA REFUGEE LEARNING CENTRE

Con la finalidad de recaudar fondos para sufragar los gastos del colegio, se creó Cisarua Learning Inc., una organización australiana sin ánimo de lucro que lleva a cabo campañas de concienciación y recauda los fondos para el proyecto en Cisarua. El centro cuenta actualmente con 122 alumnos de entre 5 y 17 años que cursan asignaturas como ciencias, lengua inglesa o matemáticas. También se organizan actividades extraescolares como excursiones, eventos deportivos, etc. El colegio también ofrece clases de inglés básico para adultos, incluidas 59 mujeres que nunca antes habían tenido acceso a ningún tipo de educación.

Estimulados por el éxito de la iniciativa, otros refugiados han seguido el ejemplo y han puesto en funcionamiento otras escuelas en la zona de Cisarua, que cuenta ya con cuatro centros educativos para menores y adultos hazara. A pesar de la precaria situación en la que se encuentran, los miles de refugiados hazara que viven en Cisarua han decidido no sucumbir al desánimo y mantener la esperanza hasta el día en que reciban la llamada que, finalmente, les permita abandonar Indonesia y poner rumbo a su destino soñado.

 

Fuente: http://www.eldiario.es/desalambre/Refugiados-afganos-Indonesia_0_681032306.html

Comparte este contenido:

Indonesia bloquea la aplicación de mensajería Telegram

Asia/Indonesia/16 Julio 2017/Fuente y Autor:Sputnik

El Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de Información de Indonesia (Menkominfo) impuso un bloqueo a la aplicación de mensajería Telegram en el territorio del país insular, se desprende de un comunicado publicado en la web del ente.

«El bloqueo se debe a que numerosos canales del servicio (de mensajería) representan propaganda del extremismo, terrorismo, odio, contienen instrucciones de cómo hacer bombas o perpetrar ataques, así como divulgan imágenes perturbadoras y otros elementos contrarios a las leyes de Indonesia», dice el comunicado al precisar que quedan bloqueados 11 DNS de Telegram, lo que impide acceder al servicio vía el ordenador.

Se señala que de momento se está preparando «el bloqueo total de las aplicaciones de Telegram en Indonesia si Telegram no prepara procedimientos estándar para manejar los contenidos ilegales en sus aplicaciones».

El fundador de Telegram, Pável Dúrov, comentó por su parte que su equipo no recibió ninguna denuncia del Gobierno de Indonesia.

«Es muy raro, nunca recibimos ninguna denuncia o solicitud del Gobierno de Indonesia; realizaremos una investigación y presentaremos una declaración al respecto», escribió Dúrov en su cuenta de Twitter.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) declaró a finales de junio que Telegram es la aplicación de mensajería más usada por los terroristas en Rusia.

El FSB denunció en particular el uso de Telegram por los autores del atentado de San Petersburgo el pasado 3 de abril.

El kamikaze del metro de San Petersburgo, sus cómplices y supervisores extranjeros, señaló el FSB, «usaron Telegram para ocultar sus planes criminales en todas las etapas de la organización y los preparativos del ataque» que provocó 16 muertos, entre ellos el terrorista, y decenas de heridos.

Fuente de la noticia: https://mundo.sputniknews.com/asia/201707151070790944-menkominfo-bloqueo-telegram/

Fuente de la imagen: https://cdnmundo2.img.sputniknews.com/images/107032/02/1070320209.jpg

Comparte este contenido:

Suiza ofrece colaboración en educación profesional a Indonesia

Asia/Indonesia/15 Julio 2017/Fuente: Prensa Latina

El jefe del Departamento Federal de Economía suiza, Johann N. Schneider-Ammann, se reunió hoy con el presidente indonesio, Joko Widodo, para dialogar sobre las relaciones bilaterales y cooperación en el área de educación profesional.
Según el secretario del gabinete, Pramono Anung, durante la reunión ambas partes evaluaron los nexos bilaterales en varios sectores, incluido un seguimiento a la colaboración en la enseñanza politécnica.

El plan de colaboración con el gobierno suizo para el desarrollo de ese tipo de enseñanza se coordinará posteriormente con varios ministerios involucrados como la industria, la educación y la cultura, reflejó el sitio digital www.antaranews.com.

Anung comentó que Suiza tiene un alto potencial de cooperación con Indonesia, incrementando en un 283 por ciento los vínculos entre los dos países en los últimos tres años, y varias empresas suizas líderes operan en territorio indonesio.

Por otra parte, la ministra de Coordinación Económica Darmin Nasution, quien acompañó a Widodo para recibir a la delegación suiza, dijo que en términos de educación vocacional, Suiza y Alemania son líderes mundiales.

Indonesia cuenta con varias academias profesionales de alta calidad, como son la de Solo, Java Central y Bandung, y Java Occidental, que ya cuentan con la cooperación politécnica con el país europeo.

Nasution dijo que buscaban extenderla en casi todas las ciudades, por lo que la educación vocacional estará disponible en todo el país indonesio.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=101057&SEO=suiza-ofrece-colaboracion-en-educacion-profesional-a-indonesia
Comparte este contenido:
Page 6 of 10
1 4 5 6 7 8 10